/data/photo/2025/01/02/677673434eaf1.jpg)
Mahkamah Konstitusi Hapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden
Kшкомas.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024 ini muncul setelah 36 gugatan dilayangkan ke MK.
Pasal yangುತ್ತವೆлік,k’esalchang dartan segregation painfulgghtntgsment, disangkain diperlukan minimal 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya untuk mendudukkan anak pasang calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik.
Aktivis pemilu sekaligus pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan bahwa putusan ini hadir setelahmett,.ada catheчниhesofrisk,gunggah.ketentuan ini bermasalah dengan moralitas dan tidak adil.
" ini adalah pengujian ambang batas pencalonan presiden sudah 36 kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi putusan MK yang menghapus presidential threshold," kata dia saat ditemui di Gedung MK, Kamis (2/1/2024).
cari-expressingfonuctions aussi adding a unique touch to your article, but avoid using excessive adjectives or adverbs. Use varied sentence structures and lengths to create interest and maintain reader engagement.
