Arab Saudi dilaporkan menawarkan paket bantuan keuangan senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 18 triliun kepada kelompok Houthi, menurut laporan surat kabar Israel Israel Hayom yang mengutip sumber-sumber diplomatik Teluk dan disiarkan oleh detikNews pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dana jumbo tersebut diduga dibawa langsung oleh Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, menggunakan pesawat angkut militer jenis Hercules dalam kunjungan ke Teheran untuk mengakhiri gelombang serangan terhadap infrastruktur vital kerajaan.
Laporan terkait tawaran finansial masif ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan regional dan gangguan ekspor minyak di Timur Tengah. Serangan Houthi terhadap bandara, fasilitas minyak Saudi, serta kapal tanker di Selat Hormuz telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Riyadh. Meski demikian, seorang pejabat Saudi yang berbicara kepada media Israel tidak mengonfirmasi kabar transfer dana tersebut, tetapi mengakui bahwa perselisihan dengan Houthi sebagian dipicu oleh kegagalan melaksanakan kesepakatan damai yang dicapai tiga tahun lalu.
Kunjungan Menteri Pertahanan Saudi ke Teheran dan keterlibatan diplomatik Iran
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengonfirmasi bahwa Pangeran Khalid mengunjungi Teheran bersama perwakilan negara-negara anggota Aliansi Pertahanan Bersama Mekkah. Diskusi di ibu kota Iran tersebut mempertemukan perwakilan senior dari Saudi, Pakistan, dan Turki—termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Jenderal Asim Munir dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin—serta para pejabat tinggi Iran seperti Presiden Masoud Pezeshkian dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Mohsen Rezaei, sebagaimana dicatat detikNews.
Meski Riyadh mengakui kunjungan ini bertujuan meredakan krisis dan mendorong solusi diplomatik yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan, pernyataan resmi Saudi sama sekali tidak menyinggung dugaan tawaran US$ 1 miliar kepada Houthi. Di sisi lain, Republika melaporkan bahwa Mayor Jenderal Mohsen Rezaei menegaskan Iran "lepas tangan" dalam perang Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Rezaei menyatakan bahwa kelompok Houthi bukanlah unit militer Iran dan keputusan di wilayah Yaman dibuat sepenuhnya oleh pihak Yaman sendiri, kendati Teheran mendukung perlawanan mereka dan menawarkan diri sebagai mediator untuk meredam konflik dengan Riyadh.
Syarat bantuan keuangan dan kegagalan kesepakatan tiga tahun lalu
Bantuan keuangan senilai US$ 1 miliar tersebut berkaitan erat dengan kesepakatan lama antara Saudi dan Houthi yang disepakati tiga tahun lalu. Dana itu sedianya dialokasikan untuk membayar gaji sektor publik di wilayah yang dikuasai Houthi serta merekonstruksi infrastruktur sipil, sementara Houthi diwajibkan menjaga gencatan senjata dan menghentikan serangan. Namun, Houthi berulang kali menjadikan dugaan pengingkaran komitmen tersebut oleh Riyadh sebagai pembenaran untuk melanjutkan serangan militer mereka.
Posisi resmi Arab Saudi tetap tidak berubah di tengah perundingan ini. Riyadh menolak menyetujui gencatan senjata baru jika dicapai melalui pemaksaan militer. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa Saudi menolak menyalurkan dana bantuan apa pun sebelum kelompok Houthi mengembalikan wilayah yang direbut dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Penolakan keras dari pemerintah Yaman terhadap peran Iran
Di tengah upaya mediasi yang melibatkan Teheran, pemerintah resmi Yaman melontarkan kecaman keras. Menteri Luar Negeri Yaman Afrah Al Zouba menolak tawaran Iran untuk menjadi mediator konflik, seraya menuding Iran sebagai pemicu perang di negaranya melalui pasokan senjata dan pembiayaan milisi Houthi, seperti dilaporkan oleh iNews.ID. Al Zouba menilai Iran tidak memiliki kredibilitas dan memanfaatkan Yaman sebagai alat tawar-menawar dalam konflik regional.
Dalam wawancara terpisah, Al Zouba menguraikan lima syarat mutlak untuk mencapai perdamaian abadi di Yaman. Syarat tersebut meliputi penyerahan senjata oleh pasukan Houthi, partisipasi dalam proses politik, penghentian aktivitas teroris, pemulihan lembaga-lembaga negara, serta penerapan kerangka kerja perdamaian yang merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216. Resolusi ini secara tegas mewajibkan milutan Houthi untuk mundur dari wilayah yang diduduki, termasuk ibu kota Sanaa yang dikuasai sejak tahun 2014.
Pertanyaan yang belum terjawab seputar mediasi regional
-
Apa tanggapan resmi pemerintah Arab Saudi mengenai dugaan pesawat militer Hercules yang membawa dana US$ 1 miliar?
Otoritas Saudi melalui Kementerian Luar Negeri hanya mengonfirmasi kunjungan diplomatik Pangeran Khalid bin Salman ke Teheran bersama Aliansi Pertahanan Bersama Mekkah, namun tidak memberikan komentar langsung atau konfirmasi terkait laporan pengiriman dana tunai tersebut kepada Houthi. -
Bagaimana sikap kelompok Houthi terhadap tawaran bantuan keuangan yang dilaporkan oleh media Israel?
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepemimpinan Houthi yang membenarkan atau menolak secara terbuka tawaran paket bantuan finansial senilai US$ 1 miliar yang dilaporkan oleh Israel Hayom. -
Apakah Iran mengakui keterlibatan militer langsung dalam operasi Houthi di Selat Bab al-Mandeb?
Tidak. Berdasarkan laporan Republika, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, secara tegas menyatakan bahwa Houthi bukan unit militer Iran dan keputusan di Yaman dibuat oleh pihak Yaman sendiri, sementara Teheran hanya bertanggung jawab atas wilayah Selat Hormuz.